Learning Session with Mbak Dian (SC-DRR)

Sabtu, 3 Maret 2012, 01:08 P.M. Opening by Kak Iche (BDSG) - Ruang 6302 (Plano)
Peserta: HMP (4 orang), BDSG (8 orang), ITB Siaga Bencana (2 orang), Pak Wilmar (Dosen Planologi)

Warming Up: Sekilas tentang INEE (Inter-Agecy Network for Education in Emergencies) Minimum Standards for Education
Untuk mempermudah pengertian kami tentang substansi buku ini, kami memakai ilustrasi kasus dengan:
Membentuk 2 kelompok
Membahas satu kasus per kelompok. Ketentuan: Bayangkan situasi kasus dan bisa kembangkan sendiri cerita / asumsinya à Identifikasi unsur atau syarat yang diperlukan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas à Tidak usah detail

Hasil Ilustrasi Kasus:
Kelompok 1 (Kasus: BDSG berencana untuk mengadakan kelas pendidikan kesiapsiagaan bencana untuk TK di Bandung). Unsur atau syarat yang diperlukan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas:
Peningkatan kapasitas internal (ToT)
Peningkatan dengan pelatihan: kebencanaan, komunikasi dan psikologi anak (KS dengan Psikologi Unpad)
Kerja sama dengan lembaga nasional (LIPI) dan internasional (JICA), sehingga punya materi baku untuk anak tiap jenjang sekolah, terutama Taman kanak-kanak
Kelompok 2 (Pendidikan dalam situasi Krisis bagi 5000 anak di pengungsian). Unsur atau syarat yang diperlukan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas:
Mengumpulkan masyarakat untuk mengurangi trauma
Pendataan dan pengelompokan sesuai jenjang pendidikan
Kerja sama dengan BEM universitas untuk menarik sukarelawan di lapangan dan staf pengajar
Kerja sama dengan pemerintah untuk melakukan poin nomor 3

Perkenalan BDSG
Oleh: Kak Iche (BDSG)
Terbentuk di akhir 2010 oleh beberapa orang (alumni Planologi).
Latar belakang: Bandung rawan bencana, tapi belum banyak pergerakan terkait kebencanaan.
Tujuan: menjembatani yang akademis dengan praktis.
DRR Homestay 2011 : didatangi oleh KIDS dan Wasend
DRR Homestay 2012 : youth exchange (BDSG-Wasend).

Perkenalan HMP “Pangriptaloka” (Kegiatan Simulasi Bencana)
Oleh: Nando, Kepala Sosial Kemasyarakatan
Kegiatan yang dilaksanakan:
Pendidikan kebencanaan di SD Plesiran (bareng BDSG dan Pemadam Kebakaran)
Menarik aspirasi anak kecil untuk pembangunan kota à PENCIL = majalah yang digunakan untuk mengumpulkan aspirasi anak kecil untuk pembangunan kota (masih dalam tahap produksi) dan kumpul bareng SD Muhamadiyah

Perkenalan ITB Siaga Bencana
Oleh:  Ririn
Awalnya adalah Ganesha Rescue yang bertujuan memberikan bantuan di daerah bencana. Sekarang menjadi ITB Siaga Bencana karena ingin mempersiapkan mahasiswa ITB terhadap adanya bencana yang terjadi di sekitarnya. (Minimal anak ITB bukan menjadi korban). Selain itu,dapat digunakan untuk mempermudah mahasiswa ITB memberikan pendidikan bencana bagi masyarakat (Jadi, setelah dibekali mahasiswa ITB akan bisa membekali orang lain di luar ITB).

Perkenalan peserta Sharing Session
Materi (Program Penanggulangan Bencana di Indonesia)
Oleh            :  Mbak Dian (S1: GD ’94, S2: PWK)
Kerja           :  UNDP Project (Education and Awareness)

Kondisi penanggulangan bencana di Indonesia
Diilustrasikan dengan sebuah bukit dengan batu besar. Di bawah batu besar ada rumah. Batu besar berpotensi longsor (Hazard).
Pencegahannya dengan tidak membuat rumah di bawah daerah rawan longsor (pindah ke daerah lebih aman).
Mitigasi dengan melakukan upaya supaya longsor tidak sampai ke rumah (dengan membuat tanggul atau tanam pohon). Dalam kasus ini, mitigasi dilakukan apabila tidak memiliki dana untuk pindah rumah.
Kesiapsiagaan, contohnya emergency bag yang dimiliki oleh masyarakat Jepang. Cenderung kepada bencana yang tidak bisa dicegah.
Idealnya, supaya seluruh masyarakat bisa merasakan hasil pekerjaan UNDP adalah dengan membuat kebijakan. Dari kebijakan, akan menghasilkan program pemerintah. Dengan dijadikan sebagai program, danaakan mengalir dari pemerintah.

Contoh program DRR di Indonesia yang bekerja sama dengan internasional
Program SC-DRR (Safer Communities through Disaster Risk Reduction) merupakan upaya kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang berlangsung hingga 2012. Bappenas sebagai koordinator pelaksana, BNPB serta Kemendagri sebagai anggota (karena wewenang terhadap daerah-daerah dimiliki oleh kemendagri).
Kegiatan ini dirancang untuk mendorong agar pengurangan risiko bencana menjadi suatu yang lazim / otomatis / bukan hal yang menyulitkan. Misalnya, untuk orang-orang yang membangun bangunan, membangun bangunan tahan gempa itu bukan menjadi suatu hal yang aneh. Akan tetapi, diharapkan ke depannya secara otomatis orang akan membangun bangunan yang tahan gempa.
Untuk itu, diperlukan pendekatan strategis. Pendekatan strategis yang dilakukan:
Regulasi, karena utk melaksanakan di tingkat daerah masih perlu regulasi. Di tingkat nasional ada rencana aksi nasional.
Kelembagaan, nasional : BNPB (BNPB masih baru, sehingga kapasitas staff masih harus ditingkatkan). Oleh karena itu, UNDP bermaksud meningkatkan kualitas BNPB dan BPBD
Pendidikan dan awareness, supaya di seluruh bagian di Indonesia mendapatkan ilmu DRR, terutama di tingkat sekolah
Pilot project, yang dilakukan di tingkat desa
Mitra yang bisa diajak bekerja sama untuk kegiatan ini adalah pemerintah pusat, pemda (dalam kasus proyek UNDP, daerah dan kota yang sudah bekerja sama tersebut adalah: DIY, Jateng, NTT, Bengkulu, SumBar, Maluku, SulUt, Bali, dan Palu), Perguruan Tinggi, LSM.

Kondisi pendidikan kebencanaan di Indonesia:
Lebih dari 45 lembaga di Indonesia sudah berinisiatif memberikan pendidikan kebencanaan yang tercakup dalam Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB), tapi masih di tingkat SD dan SMP.
- Pemahaman guru dan siswa belum merata. (Guru ada yang mengerti tentang DRR dan ada yang tidak. Materi hanya tersampaikan ke daerah-daerah tertentu karena kurangnya sumber daya).
- Kegiatan tanggap darurat. Penyebarannya belum merata ke sekolah-sekolah
- Kegiatan simulasi belum banyak dilakukan (drill tanggap bencana)
- Materinya belum terstandardisasi.

Isu utama pendidikan kebencanaan di Indonesia:
- Minim pengetahuan guru tentang PRB
- Minim panduan
- Berat beban kurikulum siswa
- Rentannya sarana dan prasarana sekolah-sekolah di Indonesia (gedung bobrok)
- Belum ada kebijakan
- Kurang dana

Maunya pendidikan kebencanaan itu masuk ke kurikulum nasional. Hal yang perlu diperhatikan:
- Pengarusutamaan DRR ke dalam sistem pendidikan sekolah formal. Akan tetapi, diharapkan tidak menambah standar sistem pendidikan.
- Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana, dengan cara: Bikin modul, ada Pelatih, Minimal 3 sekolah dampingan per provinsi/kota, Pemberian hibah sekolah siaga bencana (proposal diajukan oleh Perguruan Tinggi ke UNDP). Proposal yang diajukan itu harus mengikuti ToR yang dikeluarkan oleh UNDP. Akan tetapi, belum tentu semua proposal diterima. Proposal tersebut akan dinilai oleh UNDP, kemudian diimplementasikan oleh universitas-universitas yang  mendapatkan dana tersebut. Universitas tersebut harus mendampingi 3 sekolah dalam pembelajaran DRR. Sekolah-sekolah inilah yang menerima hibah)

Pilot sekolah siaga bencana:
Program adopsi sekolah (minimal 3 dalam 1 kota (SD, SMP, SMA) di kota yang kerja sama tadi)
Pelatihan penyusunan rencana aksi sekolah (simulasi drill rutin, lomba untuk meningkatkan awareness, peta evakuasi, peta hazard, mural, alat peraga). Biasanya dipaparkan 2 jenis bencana, salah satunya gempa

Hal yang ingin dicapai dari pilot project ini adalah ingin mencapai sekolah siaga bencana.
Pengennya masukin DRR ke kurikulum atau dimasukkan dalam muatan lokal (tetapi mulok otoritasnya di sekolah mau diambil atau tidak). Bisa juga diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, seperti dokter kecil atau pramuka.
Salah satu kurikulum sekolah yang sudah disisipi DRR adalah di Jogja dan Palu. Di Jogja, ada PERDA no. 8/2010 tentang PB pada pasal 48 ayat 2. Di Palu, DRR direncanakan untuk diatur oleh PERWAL.
Pilot Project Sekolah adopsi ini berlangsung selama 4 tahun hingga Desember 2011. Oleh karena itu, kegiatan ini telah usai.

Ngobrol-Ngobrol
Mbak Dian : Mahasiswa ITB harus bisa mengolah bahasa akademis untuk diberikan kepada masyarakat, terutama TK, SD, SMP, SMA.
Kak Iche : Kemarin sempat ikut pelatihan INEE. Nanti akan dibagikan ke BDSG. Akan tetapi, tidak ingin asal jadi. Pembelajaran dari INEE ingin diterapkan sebaik-baiknya.
Iid : Dalam program UNDP hanya 3 sekolah yang dipilih dan sekarang programnya sudah berakhir. Up datenya gimana?
Mbak Dian : missal Bengkulu, punya 3 sekolah dampingan. Setiap sekolah diberikan dana untuk memperkenalkan DRR ke sekolahnya. Contoh nyata, di Bengkulu universitas yang berhasil mendapatkan dana untuk proposalnya adalah Universitas Bengkulu. Oleh karena itu, 3 sekolah adopsi itu berada di bawah asuhan Universitas Bengkulu. Mereka menyusun rencana aksi sekolah. 1 sekolah dapat 100 juta utk mengimplementasikan rencana aksi sekolah. Setiap guru yang dilatih tentang DRR wajib memperkenalkan DRR ke Forum MGMP (Forum Guru per mata pelajaran sewilayah). Pas ada simulasi, sekolah lain diundang juga dengan harapan sekolah lain juga mengimplementasikan ke sekolahnya masing-masing.
Danang : apakah di UNDP ada penyebaran yang sifatnya visual?
Mbak Dian : salah satu alat peraga itu poster, komik, mural. Bukan dibuat oleh UNDP, tetapi dari sekolah dampingan itu sendiri. Tong sampah juga diwarnai dan digambar. Isinya tentang kampanye kebencanaan juga.
Kak Iche : Messagenya (dari visualisasi itu) di cek atau tidak? Oleh siapa?
Mbak Dian : Universitas yang berhasil mendapatkan dana hibah tadi. Ada link juga dengan dosen-dosen universitas tersebut, tetapi yang bekerja di lapangan adalah mahasiswanya.
Tami : Siapa yang memilih sekolah dampingan itu? Sekolah seperti apa yang dipilih?
Mbak Dian : Syaratnya tetap dari UNDP. Minimal sekolah itu terpapar 2 bencana. Contoh kasus, misalnya sekolah Standar Internasional dan Sekolah nasional. Di belakang kedua sekolah tersebut ada rawa atau pantai atau laut karena yang ingin dilihat adalah respon dari kedua sekolah tersebut. Akan tetapi, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa respon atau tanggapan dari kedua sekolah tersebut, yang lebih tanggap adalah sekolah internasional padahal yang menjadi sasaran adalah sekolah nasional yang biasa-biasa aja (yang bobrok lebih diutamakan). Jadi, kedua macam sekolah itu ada yang menerima hibah.

Adit : project itu kenapa ga dilakukan di seluruh Indonesia?
Mbak Dian : dananya terbatas karena hanya merupakan pilot project.
Kak Iche: Harapannya kegiatan tersebut diteruskan oleh pemerintah Indonesia?
Mbak Dian : UNDP punya beberapa unit di bawahnya yaitu lingkungan, pemerintah, recovery, dan reduction. Di bawahnya ada 4 project. Mandatnya dapat dilihat di undp.or.id. Cuma setiap kegiatan selalu bekerja sama dengan pemerintah yang sesuai dengan porsinya. Misalnya, Kegiatan SC-DRR dengan BNPB. UNDP bekerja sama dengan pemerintah karena bersifat project, sedangkan pemerintah punya program tiap tahun. Inginnnya, hasil dari project tersebut diadopsi menjadi product atau program pemerintah. UNDP hanya memberikan dana, monitoring materi, serta evaluasi.
Kak Ivo : Yang saya lihat di UNDP ada 2 hal utama, legalitas dan pelaksanaan. Bagaimana tingkat keberhasilannya?
Mbak Dian : yang lebih cepat tercapai yang dikerjakan dari bawah (bottom-up). Ada masukan dari bawah, dibawa menjadi regulasi, tetapi sangat sulit. UNDP memberikan saluran bagi pemerintah untuk membuat regulasi. Prosesnya memang panjang dan sulit.
Kak Ivo : masih perlu legalitas?
Mbak Dian : tergantung kebutuhan. Ada yang butuh peraturan dan ada yang tidak perlu terlalu ketat. Ga perlu sedikit-sedikit dibuat aturan. Beberapa hal dibutuhkan aturan, contoh: programming supaya uang dapat mengalir untuk mengerjakan suatu kegiatan karena sudah jadi program pemerintah. Akan tetapi, tanpa dana kita bisa jalan juga hanya saja tidak bisa terjadi di semua masyarakat dan daerah.
Iid : selain biaya pendidikan, apakah ada program untuk daerah terpencil dan rentan bencana?
Mbak Dian : presentasi ini (yang dipaparkan di sharing session) adalah untuk education, tapi di pekerjaan nyata kegiatan seperti itu ada. Ada pengurangan resiko bencana tingkat komunitas (biasanya untuk LSM). LSM bisa memasukkan proposal, kemudian menjalankan programnya. Misal, suatu desa hazard-nya adalah longsor, masyarakatnya miskin, sanitasi susah. UNDP meningkatkan perekonomiannya dulu (mengolah makanan dan sumber daya), supaya kapasitas kehidupan masyarakatnyanya meningkat dulu. Dari hal tersebut, diharapkan masyakarat dapat meningkatkan awareness-nya.
Iid: Yang sudah ada dimana aja?
Bu Dian: (di daerah tadi yang udah di tulis di atas) DIY di Bantul, tepi Gunung Merapi. Sumbar hazardnya longsor dan tsunami.
Tami : Modul untuk sekolah adopsi itu dari mana?
Mbak Dian : modul bukan dari UNDP. Dari regulasi, turun kewajiban untuk membuat modul. Jadi, modul dari pusat kurikulum. Staf pusat kurikulum dilatih UNDP untuk melatih ke daerah2 (guru-guru dan dinas pendidikan). Setelah itu bikin tender. Universitas yang dapat tender harus mengadopsi 3 sekolah, kemudian mereka bekerjasama dengan guru-guru dan dinas pendidikan untuk mencapai DRR tadi.
Kak Iche : ada nggak sekolah lain yang terdeteksi menggunakan modul UNDP-PusKur di luar sekolah adopsi?
Mbak Dian :  Ada. NGO di daerah-daerah dan sekolah menggunakan modul tersebut untuk pelatihan-pelatihan. UNDP sempat mengopi modul tersebut dan membuat CD untuk masyarakat serta dibagikan secara cuma-cuma. CD untuk daerah tertentu saja. Modul tersebut bebas diperbanyak dan bisa dilihat di situs UNDP.
Kak Ivo : Sekarang lagi heboh tentang perubahan iklim, tsunami, sehingga instansi berbondong-bondong memilih hal tersebut untuk dibantu. Ada nggak program UNDP yang muncul sebelum terjadi? (misal: tsunami sebelum ada isu tsunami di Indonesia)
Mbak Dian : UNDP bergantung kepada isu public yang digarap, misal pemilu, gender, dan kesehatan (yang ini jarang).
Kak Iche : Ada nggak perbedaan UNESCO dan UNDP? Atau saling Overlap kah?
Mbak Dian : Kegiatan kebencanaan bisa dilakukan oleh siapa aja, tetapi UNDP mengarahkan ke kebijakan (strategis). Pilot project hanya untuk contoh, tetapi selanjutnya bisa dilakukan oleh pemerintah atau siapa pun. UNESCO lebih fokus dan technical. UNICEF juga begitu. Jadi, apabila terjadi bencana UNICEF akan memberikan selimut kepada anak-anak saja.
Pak Wilmar : SC-DRR UNDP kegiatannya berapa lama?
Mbak Dian :  4 tahun, berakhir di Desember 2012.
Ririn : Apakah akan ada SC-DRR lagi setelah ini?
Mbak Dian : UNDP itu mendapat dana dari donor karena UNDP di bawah UN. Dana keuntungan perputaran uang di atas itu lah yang dipakai untuk project. Namun, dana dari perusahaan rokok dan eksploitatif ditolak. UNDP juga punya program jangka panjang. Di tingkat Negara ada 5 tahunan (arahan program di country assistant tersebut. PEP.). Projectnya ada jangka waktunya dan akan selesai. Namun, apabila memungkinkan adanya project tahap II, bisa saja dilakukan selama masih ada dana. Project tahap II itu bisa menggunakan nama yang sama dengan project I atau menggunakan nama berbeda tetapi merupakan kelanjutan dari project I.
Pak Wilmar : UNDP bekerja berdasarkan kebutuhan pemerintahnya. Dilihat dulu apakah yang diminta itu ada slot dananya atau tidak, baru dibuat projectnya. UNDP bukan jualan project, tetapi menunggu kebutuhan pemerintahnya. Dananya pun dana hibah, sehingga tidak ada utang piutang.
Masukan utk BDSG : BDSG ingin menjembatani akademis dan praktis. Coba bikin alat peraga, poster, komik. Mengkomunikasikan prinsip DRR di lingkungan kita dengan bahasa yang mudah, media menarik, sehingga mudah dipahami dan melekat. Contoh, menjelaskan fenomena bahaya tsunami, banjir, longsor. Kalau secara akademis kan sulit, jadi bisa pakai media supaya hal2 tersebut bisa dimengerti dengan mudah.
Untuk ITB Siaga Bencana : lakukan aksi kampus ITB siaga bencana: Simulasi Drill, peta siaga bencana, peta evakuasi, assembly poin.
Untuk HMP : HMP bisa mengamati manajemen kota (kota yang punya ketahanan terhadap bencana), harus manajemen kota seperti apa. Publish artikel di Koran, majalah, yang mengupas isu2 publik ttg tata kota yang berhubungan dengan bencana.
Orang mau berubah kalau dia yakin hal tersebut memberikan manfaat. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan awareness. Kalau udah aware, lebih mudah untuk membawa masyarakat untuk mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik.
Kesimpulan Tami:
Pendidikan berkualitas, ada objeknya yang dituju.
Ada pilot project juga (walaupun bukan pekerjaan UNDP, dana diberikan kepada sekolah-sekolah)
Ada modul yang bisa di download, sehingga ada modul yang terstandardisasi untuk ke sekolah (SD, SMP, SMA)
Kesimpulan HMP (Nando):
Ternyata sudah ada inisiasi pembuatan kurikulum kebencanaan, sehingga pengajarannya lebih terarah bagi penerapannya.


Oleh: Grace


Comments

Popular posts from this blog

Bencana dan Keterkaitannya dengan Perencanaan Wilayah dan Kota

AYO SIAGA BENCANA: KETIKA KESIAPSIAGAAN BERTEMU PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (Sesi Pendidikan Bencana oleh BDSG di SD Badan Perguruan Indonesia)

BDSG-Bina Swadaya DRR Education at School